Namun, refleksi atas perjalanan panjang tersebut
juga menuntut kejujuran kolektif. Setiap fase kepemimpinan nasional, mulai dari
masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi, memiliki orientasi dan
prioritas pembangunan yang berbeda, sekaligus meninggalkan warisan persoalan
masing-masing. Pada masa Orde Lama yang berlangsung selama 22 tahun,
pembangunan lebih diarahkan pada konsolidasi politik dan peneguhan identitas
nasional, namun kerap mengorbankan stabilitas ekonomi. 32 tahun Orde Baru
kemudian menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama melalui
industrialisasi dan eksploitasi sumber daya alam, yang berhasil menciptakan
stabilitas dan pertumbuhan, tetapi juga melahirkan ketimpangan struktural.
Sementara itu, era Reformasi kita saat ini yang telah berlangsung 26 tahun membawa
semangat demokratisasi dan desentralisasi, namun sering kali dihadapkan pada
fragmentasi kebijakan pembangunan dan lemahnya integrasi antara pertumbuhan
ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan yang justru semakin
mempertajam ketimpangan struktural serta kerentanan lingkungan.
Paradigma Pembangunan kita saat ini
Seperti pesan yang disampaikan founding
father bangsa ini - Bung Karno - “jangan sekali-kali melupakan sejarah”,
kita perlu membaca kembali perjalanan pembangunan Indonesia secara jujur,
terutama di era Reformasi, sebagai bagian dari kajian panjang pembangunan
nasional. Secara umum, pembangunan Indonesia sejak era Orde Baru hingga
Reformasi cenderung mengadopsi prinsip ekonomi linear, yaitu mempercepat
pertumbuhan melalui eksploitasi besar-besaran sumber daya alam dengan perhatian
yang minim terhadap keberlanjutan ekologis. Pada era Orde Baru, pembangunan
dilakukan dengan cara memprioritaskan pertumbuhan ekonomi melalui
industrialisasi, ekspansi perkebunan dan pertambangan, serta penggunaan sumber
daya alam secara masif untuk ekspor dan investasi. Di era Reformasi, meskipun
tata kelola pemerintahan dan desentralisasi diperkuat, pola pembangunan linear
ini masih berlanjut, dengan banyak proyek infrastruktur dan ekspansi komoditas
yang tetap memanfaatkan sumber daya alam sebagai motor utama pertumbuhan.
Dampak dari model pembangunan ini kini semakin
nyata. Indonesia terus menghadapi kerusakan lingkungan yang serius, termasuk
deforestasi yang signifikan setiap tahunnya. data resmi menyebut deforestasi
mencapai ratusan ribu hektar per tahun, yang sebagian besar berasal dari
pembukaan lahan perkebunan, pertambangan, dan konflik lahan dengan masyarakat
adat. Selain itu, jutaan hektar hutan hilang sejak tahun 2000, sebagian besar
akibat pembukaan lahan untuk sektor ekstraktif, dengan dampak serius terhadap
ekosistem, keanekaragaman hayati, dan kemampuan alam menyerap karbon.
Sungai-sungai besar di berbagai daerah pun menunjukkan tingkat pencemaran
sedang hingga berat, sementara pencemaran plastik dan kerusakan terumbu karang
terus mengancam ekosistem laut Indonesia.
Dampak sosial-ekologisnya juga belum hilang dari
kehidupan rakyat. Bencana banjir, longsor, dan kerusakan infrastruktur yang
melanda wilayah Sumatera baru-baru ini merupakan contoh dari bagaimana
degradasi lingkungan memperparah kerentanan masyarakat terhadap fenomena alam
ekstrem. Laporan mencatat lebih dari seribu korban jiwa dan ratusan ribu rumah
terdampak, serta kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah di beberapa
provinsi. Dengan demikian, evaluasi kolektif atas perjalanan pembangunan
Indonesia memperlihatkan bahwa model pembangunan linear tanpa penekanan pada
keberlanjutan telah meninggalkan warisan masalah lingkungan dan sosial yang
serius. Hal Ini tentu menjadi signal bagi kita untuk merumuskan strategi
pembangunan yang tidak hanya menekankan pertumbuhan angka, tetapi juga menjamin
keseimbangan ekologis dan keadilan bagi generasi sekarang maupun yang akan
datang.
Kenyataan tersebut menegaskan bahwa Indonesia
membutuhkan pergeseran paradigma pembangunan yang lebih mendasar.
Ketergantungan pada model ekonomi linear—ambil, olah, buang—tidak lagi
memadai untuk menjawab tantangan abad ke-21. Krisis iklim, keterbatasan sumber
daya alam, serta meningkatnya risiko bencana menuntut pendekatan pembangunan
yang mampu menyatukan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan
keadilan sosial. Di sinilah paradigma pembangunan berkelanjutan menemukan
relevansinya, bukan sebagai tuntutan global semata, tetapi sebagai kebutuhan
nasional untuk menjaga daya tahan ekonomi dan ekologi Indonesia dalam jangka
panjang.
Paradigma pembangunan berkelanjutan menempatkan
manusia dan alam dalam hubungan yang saling bergantung, bukan saling
mengeksploitasi. Pembangunan tidak lagi diukur hanya dari kecepatan pertumbuhan
ekonomi, melainkan dari kualitas pertumbuhan tersebut: sejauh mana ia
menciptakan kesejahteraan yang merata, mengurangi ketimpangan, serta menjaga
daya dukung lingkungan. Tanpa perubahan paradigma ini, berbagai capaian
pembangunan yang diraih selama puluhan tahun berisiko rapuh dan tidak
berkelanjutan, bahkan berbalik menjadi beban bagi generasi mendatang.
Ekonomi Sirkular sebagai Jalan Keluar
Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan,
ekonomi sirkular hadir sebagai pendekatan yang paling relevan dan aplikatif
bagi Indonesia. Berbeda dengan ekonomi linear yang bertumpu pada eksploitasi
sumber daya alam secara terus-menerus, ekonomi sirkular menekankan efisiensi,
pemanfaatan kembali sumber daya, pengurangan limbah, serta penciptaan nilai
tambah dari siklus produksi dan konsumsi yang lebih panjang. Paradigma ini
tidak menempatkan lingkungan sebagai penghambat pembangunan, melainkan sebagai
fondasi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih tangguh dan
inklusif.
Bagi Indonesia, ekonomi sirkular bukan sekedar
agenda lingkungan, tetapi juga strategi pembangunan ekonomi rakyat. Pengelolaan
sampah berbasis komunitas, industri daur ulang, energi terbarukan skala lokal,
serta pariwisata berkelanjutan membuka peluang besar penciptaan lapangan kerja
baru dan penguatan UMKM. Data Bappenas menunjukkan bahwa penerapan ekonomi
sirkular berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto secara signifikan
sekaligus mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan emisi karbon. Dengan
kata lain, ekonomi sirkular memungkinkan Indonesia keluar dari jebakan
pertumbuhan berbasis eksploitasi menuju pertumbuhan berbasis inovasi dan
keberlanjutan.
Lebih jauh, ekonomi sirkular juga menjawab
persoalan ketimpangan yang selama ini menjadi dampak laten pembangunan. Ketika
sumber daya dikelola secara berkelanjutan dan berbasis lokal, masyarakat tidak
lagi sekadar menjadi korban atau penonton pembangunan, melainkan pelaku utama
dalam rantai nilai ekonomi. Inilah esensi pembangunan berkelanjutan yang
sesungguhnya, yaitu pertumbuhan yang tidak hanya besar secara angka, tetapi
juga adil secara distribusi dan lestari secara ekologis.
Oleh karenanya, Delapan dekade perjalanan
Indonesia sebagai bangsa merdeka seharusnya menjadi momentum untuk tidak
sekadar merayakan capaian, tetapi juga melakukan koreksi arah secara berani dan
bijaksana. Pembangunan yang berkelanjutan bukanlah pilihan ideologis semata,
melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga keberlangsungan kehidupan bangsa.
Ekonomi sirkular menawarkan jalan agar Indonesia dapat tetap tumbuh tanpa terus
menggerus alam dan memperlebar ketimpangan sosial. Jika sejarah mengajarkan
kita tentang pentingnya persatuan dan kedaulatan, maka tantangan masa depan
menuntut kita untuk mewariskan lingkungan yang lestari dan sistem ekonomi yang
adil bagi generasi mendatang. Di titik inilah pembangunan berkelanjutan
menemukan maknanya yang paling hakiki: memastikan bahwa kemerdekaan yang
diperjuangkan dengan pengorbanan besar tidak berakhir pada krisis ekologis,
melainkan berlanjut sebagai kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan
bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ditulis oleh: Ahmad U Alfatih - Ketua
Bidang Energi, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (BELHPI) DPD PKS Kota
Serang
0 Komentar